Ujian akan diselenggarakan oleh tim yang dibentuk Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Lembaga Uji lain sesuai dengan Peraturan Perundangan. pekerja, termasuk kementerian, badan-badan pemerintah pusat dan daerah, instansi pemerintah, badan usaha milik negara, LSM, organisasi nirlaba, badan relawan, serikat pekerja/buruh, organisasi pengusaha, lembaga pendidikan tinggi, agen penempatan tenaga kerja publik dan swasta, serta lembaga pelatihan profesional. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS Jalan Jend. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) selama periode itu, jumlah penempatan TKI mencapai 1,48 juta. Pada pembentukan Kabinet Pembangunan II, Depnaker diperluas menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga ruang. 5255733 Pes. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. : 21/VRH&P-SP/I/2009 Kepada Yth. Kementerian. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMUM BALAI BESAR LATIHAN KERJA INDUSTRI SERANG. Staf Teknis Tenaga Kerja adalah Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. Anda bisa memperoleh informasi tersebut dengan 3 cara berikut: a. Ministry of Defense (Kementerian Pertahanan / Kemenhan) 13. 02/MEN/1980 tentang Pemeriksaan Kesehatan Tenaga Kerja Dalam Penyelenggaraan Keselamatan Kerja; 13. a. (2) APD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan Standar Nasional Permenaker No. Permenaker No. bidang pelatihan dan produktivitas di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Per. Kementerian Ketenagakerjaan. Direktur adalah Direktur sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Sumber. Dr. 02/MEN/1980 TENTANG PEMERIKSAAN KESEHATAN TENAGA KERJA DALAM PENYELENGGARAAN KESELAMATAN KERJA. 6a telepon (021) 52961311, faximile (021) 52960456 jakarta selatan 12950 keputusan direktur jenderal pembinaan pelatihan dan produktivitas kementerian tenaga kerja dan transmigrasi ri nomor :. Kementerian Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. nstansi Teknis dan pemangku kepentingan dalam penyusunan, penetapan dan kaji ulang SKKNI di sektor atau lapangan usaha. Penerbit : Biro Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2014 - 2018 PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jalan Gajah Mada Nomor 76 Telp ( 0293 ) 492149, Fax. Kementerian Tenaga Kerja dan. Pekerja Migran Indonesia. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA NOMOR 14 TAHUN 2014 NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG. Balai Latihan Kerja Industri, 2). Dengan demikian, akan memperkecil peluang adanya pelecehan seksual atau bentuk penindasan sesama mausia lainnya. Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker (dahulu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, disingkat Kemnakertrans) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan ketenagakerjaan. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Moedal Kota Semarang | Tanggal: 30-09-2023 s/d 06-10-2023 HPS: 666,0 Jt. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. Rp. Pada kesempatan kallii ini IBI akan membahas tentang nama. BAB II STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KETENAGAKERJAAN Pasal 2 (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan dasar bidang ketenagakerjaan berdasarkan SPM bidang. 12/MEN/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 378); 9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 52 Jakarta Pusat Perihal : PENGADUAN DAN TINDAK LANJUT PERSELISIHAN HAK JAMSOSTEK EKS-PEKERJA P. Email atau nomor handphone. Kontrak. Agen Temporer 11. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. REPUBLIK INDONESIA. Jakarta, 21 Januari 2009 No. Pemenang Berkontrak. Dukungan Pasal 4 (1) Perumusan SKKNI di setiap sektor atau lapangan usaha dikoordinasikan oleh Instansi Teknis. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 1. Kementerian Ketenagakerjaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. 1 (satu) orang 2. 8. 21/MEN/X/2007 tentang Tata Cara Penetapan SKKNI Unit kerja di kementerian yang mempunyasi tugas pengelolaan data ketenagakerjaan (Pusdatinaker) Produsen Data Unit kerja pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data Ketenagakerjaan berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI. (2) Perumusan SKKNI yang tidak teridentifikasi otoritas Instansi Teknisnya, dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. bahwa sebagai pelaksanaan pasal 78 ayat (4) undang-undang nomor 13Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 2010-2014, 2015-2019, dan 2020-2024. com, Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia atau Kemnaker (dahulu Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, disingkat Kemnakertrans) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan ketenagakerjaan. (022)7513834-7507284-7511487-7564072-7512002 Faksimil : 022 - 7513834 Website : disnakertrans. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 59 ayat (8). bahwa untuk melaksanakan ketentuan. republik indonesia . KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN R. Semoga informasi ini bermanfaat. bahwa Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. Layanan pelatihan atau kursus berbasis offline, online gratis dan prakerja Sistem Informasi Ketenagakerjaan (SISNAKER). Hits : 163 kali dikunjungi. . Demikian halnya dengan pemberlakuan Undang Undang nomor 23 tahun 2014 dimana terjadi perubahan nomenklatur OPD yang semula Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang menjadi Dinas Tenaga Kerja Kota Semarang,. Bidang. Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian ini juga berfungsi sebagai acuan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahKEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI RI DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS Jalan Jend. Setjen Kemnaker mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,. MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. WIDODO EKATJAHJANA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 1621. Asosiasi Profesional 8. Pada hari Minggu besuk, demonstran akan berangkat dari Kementerian Tenaga Kerja pukul 13. ABSTRAK. IDJPPK/Vll/2011 TENTANG dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia | JDIH Nasional; Ikuti kami: Toggle navigation. PEDOMAN TATACARA KAJI ULANG SKKNI. Terima kasih khusus untuk Bapak Abdul Wahab Bangkona (Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas), yang memberikan petunjuk untuk laporan ini. com - Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) Firdaus Badrun mengakui terdapat empat permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Fisik BLK Gorontalo spse 4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkomitmen melakukan pengembangan infrastruktur di seluruh Tanah Air, termasuk Kawasan Perdesaan dan Transmigrasi. Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal. Penjelasan / Informasi Lebih Rinci (Detil) : Akronim / Singkatan : Kemenakertrans Nama. Data dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyatakan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia berada dalam kuadran kritis. Penelitian yangDINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI Jl. Pada Februari 2012 jumlah angkatan kerja berjumlah 120,41 juta orang. Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mengumumkan kompetisi penyelenggaraan penganugerahan LKS Bipartit pada bulan Maret setiap 3 (tiga) tahun sekali melalui media surat kabar Nasional. Pasal 6 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 17. NOMOR KEP. id. 1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Cq. (2) Perumusan SKKNI yang tidak teridentifikasi otoritas Instansi Teknisnya, dikoordinasikan dan/atau dilaksanakan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. - Kementerian Luar Negeri. 27 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada. . Ministry of Home Affairs (Kementerian dalam Negeri / Kemendagri) 17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor PER. peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor 7 tahun 2014 tentang tugas belajar dan izin belajar pegawai negeri sipil kementerian tenaga kerja dan transmigrasi. 8. Belum Tersedia. 13/MEN/X/2011 TAHUN 2011 TENTANG NILAI AMBANG BATAS FAKTOR FISIKA DAN FAKTOR KIMIA DI TEMPAT KERJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI. R. Kementerian (nama resmi: Kementerian Negara) adalah lembaga Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Pasal 5 (1) Perumusan SKKNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan oleh Komite Standar Kompetensi. "Permasalahan keempat yakni globalisasi arus barang dan jasa, permasalahan ini sangat terkait dengan bidang ketenagakerjaan. [1] Penamaan Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) ini terus digunakan selama periode kabinet Gotong Royong, Indonesia Bersatu dan Indonesia Bersatu II. Pasal 1 Yang dimaksud dengan: (a) Pemeriksaan Kesehatan sebelum kerja adalah. Penerbit : Dirjen. Satu Data Ketenagakerjaan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tatakelola Data Ketenagakerjaan yang dihasilkan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah agar. Tenaga Kerja dan Transmigrasi melalui Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial. Sertifikasi ahli ini juga menjadi syarat wajib bagi perusahaan dalam mengangkat seorang ahli K3. 2098, jdih. 6A Telepon (021) 52961311, Faximile (021) 52960456 Jakarta Selatan 12950. Jendral Gatot Subroto Kav. B. 03/MEN/1982 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN TENAGA KERJA. wilayah kerja, tugas dan fungsi Tenaga Pendamping Profesional, KPMD, dan Pihak Ketiga; d. 498 324. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain Yang meliputi berbagai kementerian/lembaga terkait antara lain Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN). Peta kompetensi Peta kompetensi adalah gambaran komprehensif tentang kompetensi dari setiap fungsi dalam suatu lapangan usaha yang akan dipergunakan sebagai acuan dalam menyusun standar kompetensi. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada. KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI. Ditjen Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia Jl. kemnaker. 01/MEN/1989 tentang Kwalifikasi dan Syarat-Syarat Operator Keran Angkat. Halaman ini telah diakses 3705 kali FILE-FILE PERATURAN. Permenaker No. Permasalahan selanjutnya, lanjut Firdaus, yakni besarnya pengangguran. TENTANG. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah berupaya untuk memperketat regulasi penerimaan tenaga kerja asing di Indonesia dengan memberikan syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi tenaga kerja asing. Meningkatkan SDM Tenaga Fungsional Instruktur dan Pengantar Kerja di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat 7. Pada masa awal Orde Baru Kementerian Perburuhan diganti dengan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan III. merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat KONTAK. Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kirim Pesan. Data PPID Per Kategori. 69/MEN/V/2004 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. m. Senin, 21 Agustus 2023. Bahkan tidak terdapat data yang disabilitas di Indonesia. 586 108. 2. Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan. Menteri adalah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selesai Pemutusan Kontrak Penghentian Kontrak Semua. Beberapa grafik statistik berikut menjelaskan beragam data dari dokumentasi dan informasi hukum Kementerian Ketenagakerjaan. Dari kalangan ini dinilai adanya. Apabila anda memiliki passion dan keahlian yang sesuai, inilah kesempatan anda untuk bergabung dengan. Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5 tahun 2018 ini membuat 3 peraturan. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, Indonesia. Pasal 2 Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan acuan kepada Instansi Teknis dan pemangku kepentingan dalam penyusunan, penetapan dan kaji ulang SKKNI di sektor atau lapangan usaha. 51, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12750, Indonesia. 2019. NOMORKEP. 12. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Peraturan. Setelah itu, berubah nama menjadi Balai Latihan Kerja (BLK) Padang pada tahun 1986. Dokumen ini berisi ketentuan mengenai syarat, prosedur, dan mekanisme pemberian dan. Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan 7. 14/MEN/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan perkembangan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri sehingga perlu. Terima kasih sudah berkunjung. No. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 23 Juni 2023. id email: nakertrans-temanggung. 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara. Hal itu diungkapkan Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR, Rachman Arief. buruh. Lowongan. Pengumuman Libur Lebaran. bahwa keselamatan kerja yang setinggi-tingginya dapat dicapai bila antara lain kesehatan tenaga kerja berada dalam taraf yang sebaik-baiknya.